Lolak, — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar forum diskusi penting bersama manajemen PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) dan perwakilan masyarakat lingkar tambang. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, SE, M.Si, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta, berlangsung di Ruang Rapat Bupati. Kamis (23/4/2026).
Forum ini bertujuan menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi daerah, sehingga kehadiran investasi dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan banjir di Desa Bakan. Pemkab Bolmong bersama PT JRBM sepakat membentuk tim gabungan untuk melakukan analisa mendalam terkait penyebab banjir sekaligus merumuskan langkah teknis penanganan.
Untuk menjamin transparansi, Rencana Program CSR PT JRBM tahun 2026 akan dikonsultasikan secara kolektif ke Kementerian ESDM, agar selaras dengan regulasi pusat maupun Peraturan Daerah (Perda) Bolmong terkait TJSL Badan Usaha.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah menegaskan aturan ketat bagi kontraktor baru yang bermitra dengan PT JRBM. Seluruh kontraktor diwajibkan melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bolmong serta memastikan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, forum menghasilkan kesepakatan strategis di bidang pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama antara PT JRBM dengan Perusahaan Daerah (PD) Gadasera. Fokus kerja sama ini adalah pengembangan UMKM lokal dengan produk unggulan seperti Cocomesh (jaring sabut kelapa), pupuk organik, budidaya kelapa genja, serta produk kemasan ikan teri.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Forkopimca, termasuk Kapolsek dan Danramil Lolayan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala dinas terkait (PUPR, Lingkungan Hidup, Disnaker, Perdagangan & ESDM). Hadir pula para Sangadi (kepala desa) dan Ketua BPD dari wilayah lingkar tambang, meliputi Desa Bakan, Lolayan, Mopusi, dan Matali Baru, sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan hubungan antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat tetap harmonis dengan mengedepankan prinsip transparansi, kolaborasi, dan kesejahteraan bersama.
