Komitmen Pemerintahan Bersih, Bupati Oskar Manoppo Kawal Pemulihan Keuangan Negara dan Lingkungan di Seminar Kejati Sulut

KOTAMOBAGU – Pemimpin daerah yang visioner dan taat hukum kembali ditunjukkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo. Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Bupati Oskar hadir langsung memenuhi undangan Seminar Hukum strategis yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (4/8/2026).

Seminar hukum yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., ini mengusung tema mendalam: “Konstruksi Hukum Penindakan Mega Korupsi Pertambangan: Penerapan Sanksi Kumulatif antara Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Kerugian Negara.”

Bacaan Lainnya

Kehadiran Bupati Oskar Manoppo dalam kegiatan ilmiah skala regional ini bukan sekadar pemenuhan agenda seremonial, melainkan cerminan komitmen kuat dan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menyokong penuh langkah Kejaksaan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta taat asas hukum.

Bupati Oskar menyambut positif pelaksanaan forum ini. Menurutnya, pemahaman mendalam terkait dinamika hukum pertambangan dan kejahatan ekologi sangat krusial bagi jajaran pemerintah daerah untuk membentengi wilayah dari praktik penyelewengan.

“Forum ilmiah seperti ini merupakan sarana strategis bagi kami di pemerintah daerah untuk menyerap perkembangan hukum terkini, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bertautan erat dengan perlindungan lingkungan hidup,” ujar Oskar.

Melalui diskusi mendalam bersama para pakar, peserta seminar mendapatkan pembekalan komprehensif terkait pentingnya penerapan sanksi kumulatif bagi para pelaku korupsi dan perusak lingkungan. Pendekatan hukum tegas ini dinilai sangat vital untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus menyelamatkan kelestarian alam bagi generasi mendatang.

Sinergi antara Pemkab Boltim dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu menyatukan perspektif dalam memberantas praktik korupsi di sektor pertambangan, sekaligus menjaga agar kelestarian alam di tanah Totabuan tetap terjaga dengan baik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama Kejati Sulut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu beserta jajaran, para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Bolaang Mongondow Raya, akademisi, serta jajaran pemangku kepentingan di Sulawesi Utara.

banner 400x200

Pos terkait

banner 420x110