NASIONAL – Sejumlah mahasiswa yang hendak bergabung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), diadang aparat gabungan TNI-Polri di depan Menara BCA, Jalan Jenderal Sudirman. Barikade kepolisian berdiri di tengah jalan, sementara personel TNI berjaga di lapis belakang. Massa yang tertahan berulang kali meminta akses dibuka, diiringi bunyi klakson dan knalpot dari pengemudi ojek online yang ikut aksi. Akibat penghadangan, arus lalu lintas di kawasan Sudirman lumpuh total.
Aksi ini digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama aliansi mahasiswa se-Jabodetabek dengan estimasi 1.500 peserta. Mereka membawa lima tuntutan, mulai dari evaluasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme sipil, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti pengerahan ribuan aparat gabungan. Ia menegaskan demonstrasi damai adalah hak konstitusional warga negara. “Pelibatan TNI dalam pengamanan aksi sipil sangat problematis. Mereka dilatih menghadapi musuh, bukan mengendalikan massa,” ujarnya. Usman mengingatkan agar tragedi Agustus 2025, yang menelan korban akibat tindakan represif aparat, tidak terulang.
Meski sempat terhambat di sejumlah titik, mahasiswa memastikan aksi tetap berlangsung di Bundaran HI dengan long march dari kawasan TVRI. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan lokasi dipilih karena aspirasi mahasiswa diyakini lebih terdengar di ruang publik ketimbang di DPR atau Istana Negara.
