Bolaang Uki – Sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi utama dalam menjalankan mandat rakyat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui fungsi check and balance. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru SPt, MSi, saat menghadiri Rapat Paripurna Tahap II Tahun Sidang ke-2 2025–2026 di Ruang Sidang DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii bersama jajaran wakil ketua dan anggota ini turut dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta ASN di lingkungan Pemda Bolsel. Agenda utama rapat adalah penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta pengesahan tujuh Ranperda inisiatif.
Dalam pidatonya, Bupati Iskandar Kamaru memberikan apresiasi tinggi kepada Panitia Khusus (Pansus) dan seluruh anggota DPRD atas masukan konstruktif yang disampaikan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi fraksi, khususnya terkait relokasi masyarakat di wilayah Pintadia.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Pansus dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras memberikan ide dan gagasan demi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Terkait relokasi masyarakat Pintadia, Pemda berkomitmen segera menuntaskannya karena lahan dan bangunan sudah disiapkan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” ujar Bupati.
Selain isu pemukiman, Bupati juga menginstruksikan Dinas PU melalui UPTL untuk segera meningkatkan kapasitas pipa air bersih di wilayah Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian. Sebagai tindak lanjut, Pemda tengah menyusun Peraturan Bupati mengenai retribusi air bersih guna menjamin keberlanjutan layanan.
Rencana Strategis Sister City dengan Jepang
Salah satu poin strategis yang mencuri perhatian adalah rencana kerja sama internasional Sister City antara Kabupaten Bolsel dengan salah satu kota di Jepang. Menurut Bupati, komunikasi dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado telah terjalin, dan dijadwalkan Walikota dari Jepang akan berkunjung ke Bolsel pada akhir Mei mendatang.
Kerja sama ini mencakup sektor perikanan melalui penanaman modal asing dengan dukungan hibah lahan 5 hektar di Dudepo dari Gubernur Sulut, bantuan fasilitas armada Damkar dan Ambulans, serta program pengiriman 200 tenaga kerja lulusan SMK asal Bolsel setiap tahun ke Jepang. Untuk mendukung program tersebut, Pemda akan memfasilitasi pelatihan bahasa dan peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.
Penetapan LKPJ dan Ranperda
Kegiatan paripurna ditutup dengan penandatanganan bersama atas diterimanya LKPJ 2025 dan tujuh Ranperda inisiatif Pemda untuk ditetapkan menjadi Perda. Momentum ini menegaskan komitmen bersama eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
