Ia menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan KPK agar pencegahan korupsi dilakukan sejak tahap perencanaan program.
“Pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan yang sistematis. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan asistensi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat ditekan dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Oskar menekankan bahwa inti dari pencegahan adalah membangun budaya integritas di setiap lini birokrasi.
“Integritas adalah benteng pertama dan terkuat melawan korupsi. Tanpa integritas, aturan hanyalah formalitas, pengawasan menjadi lemah, dan celah pelanggaran akan terbuka lebar. Integritas berarti berani jujur meski tak diawasi, memegang teguh amanah, dan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakl Ketua KPK, Johanis Tanak, menggarisbawahi peran penting kepala daerah dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di pemerintahan dengan memberikan contoh yang baik.
Sebagai wujud komitmen, penutupan acara diwarnai dengan penandatanganan pakta integritas oleh KPK, kepala daerah, dan ketua DPRD seluruh Sulawesi Utara, yang bertujuan untuk memberantas korupsi secara terus-menerus melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum.
