Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan langkah efisiensi yang terukur, termasuk penyesuaian pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
. Penyebab: Penurunan alokasi dana pusat (DAK & DAU).
. Dampak: Anggaran daerah terpangkas Rp167 miliar.
. Solusi: Rasionalisasi TPP agar tetap proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
”Saat ini kami sedang menghitung kembali porsi TPP yang bisa dibayarkan. Karena kondisi keuangan, sehingga rasionalisasi menjadi langkah yang tidak terelakkan,” jelasnya.
Menutup arahannya, Wabup mengingatkan agar data yang disajikan kepada BPK harus sinkron dan valid. Kesesuaian antara dokumen fisik dengan keterangan lisan saat wawancara menjadi poin krusial agar tidak terjadi miskomunikasi.
”Jika yang diminta poin A, berikan data A. Ketepatan waktu dan validitas dokumen tertulis adalah kunci agar pemeriksaan ini berjalan lancar dan akuntabel,” pungkasnya.
Melalui sinergi yang baik dengan BPK, Pemkab Boltim optimis dapat terus mempertahankan standar tata kelola keuangan yang profesional meski di tengah keterbatasan anggaran.
