Selanjutnya, pemerintah meluncurkan Program LENTERA (Langkah Efektif Nasional dalam Transformasi Tata Kelola Resolusi Administratif Antarnegara). Program ini dirancang sebagai kerangka nasional yang mengintegrasikan kebijakan, kerja sama lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta diplomasi bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina.
Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Arief Munandar, menegaskan bahwa LENTERA merupakan terobosan strategis dalam penyelesaian persoalan kewarganegaraan lintas negara.
“LENTERA menjadi wadah integratif yang menghubungkan kebijakan nasional, kerja sama lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta diplomasi bilateral Indonesia–Filipina. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mengakhiri ketidakpastian hukum yang telah berlangsung puluhan tahun,” ujar Arief.
Memasuki agenda berikutnya, dilakukan peluncuran Registered Filipino Nationals (RFNs) terhadap 201 orang warga keturunan Filipina yang telah melalui proses pendataan terverifikasi dan konfirmasi kewarganegaraan oleh Pemerintah Filipina. Peluncuran RFNs ini menjadi tonggak awal pengakuan administratif yang sah bagi PFDs di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pemerintah secara simbolis menyerahkan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tarif Rp0,- kepada empat orang warga keturunan Filipina yang telah terdaftar dalam RFNs.
Kebijakan ini merupakan wujud konkret pendekatan kemanusiaan negara, sekaligus implementasi asas resiprositas dalam hubungan bilateral Indonesia–Filipina. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penetapan subjek penegasan terhadap 21 orang serta penegasan status kewarganegaraan Indonesia bagi seluruh subjek tersebut. Penetapan ini memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan dan membuka akses penuh terhadap hak-hak sipil sebagai Warga Negara Indonesia.
