Hingga akhir 2025, sejumlah capaian strategis telah berhasil direalisasikan, antara lain pembentukan Desk Koordinasi, penerbitan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pelaksanaan Gelombang I pendataan dan perekaman biometrik terhadap 714 PFDs di Sulawesi Utara. Dari jumlah tersebut, 237 PFDs telah terkonfirmasi sebagai Warga Negara Filipina dan sebagian telah diterbitkan paspor Filipina. Tahapan lanjutan mencakup joint clearance Ditjen Imigrasi–BIN–BNPT, penerbitan RFNs, serta verifikasi lanjutan terhadap ratusan PFDs lainnya guna memastikan penegasan status kewarganegaraan secara menyeluruh.
Asisten Deputi Bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas, Agato P. P. Simamora, menyampaikan bahwa penanganan PFDs di Indonesia menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan penyelesaian PIDs di Filipina, khususnya 2.202 PIDs Gelombang I yang hingga kini masih menunggu kepastian status hukum.
“Dengan memulai dari penanganan PFDs di Indonesia, Pemerintah menunjukkan keseriusan dan itikad baik dalam penyelesaian bersama sesuai komitmen JCBC,” ujarnya.
Sebagai penguatan kebijakan, pada 7 November 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-14.GR.02.02 Tahun 2025 tentang Izin Tinggal bagi Registered Filipino Nationals (RFNs).
Kebijakan ini menjadi terobosan hukum nasional dengan menjembatani perubahan status dari ilegal menjadi legal serta menjamin perlindungan hukum selama proses penanganan berlangsung Pemerintah menargetkan seluruh tahapan penyelesaian permasalahan PFDs di Sulawesi Utara dapat diselesaikan secara bertahap hingga Semester I TA 2026.
Pembentukan Desk Penanganan PFDs diharapkan menjadi tonggak penting penyelesaian kewajiban bilateral Indonesia–Filipina yang telah tertunda lebih dari satu dekade, dengan menjunjung tinggi prinsip hukum, kemanusiaan, dan stabilitas kawasan.
