Menurutnya, keberadaan Posbankum dan pelatihan paralegal desa/kelurahan menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum, mencegah potensi konflik, serta membantu penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan humanis. Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Boltim untuk terus berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut dalam membentuk desa sadar hukum.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutannya menekankan pentingnya Posbankum sebagai instrumen pendukung pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan.
“Posbankum ini akan banyak membantu kita untuk menghadapi persoalan di lapangan. Kita berharap Posbankum yang dirancang oleh Kemenkum akan semakin berkeadilan untuk masyarakat yang ada di Provinsi Sulut,” tuturnya.
Turut mendampingi Bupati Boltim dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel, Kepala Dinas PMD, serta Kepala Bagian Hukum Setda Boltim.
