Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Kantor Pertanahan setempat, Senin (18/5/2026). Kesepakatan ini menitikberatkan pada integrasi data pertanahan dengan sistem perpajakan daerah, sekaligus mempercepat proses pensertifikatan aset milik pemerintah.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Kepala Kantor Pertanahan Boltim, Candra Husain, di ruang kerja bupati. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menjadi bagian penting dari agenda bersama.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, kerja sama ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi administrasi sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Integrasi data berbasis teknologi memungkinkan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time. Di sisi lain, percepatan sertifikasi aset akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Secara teknis, interkoneksi data akan dijalankan melalui sistem web service berbasis REST JSON yang dikelola bersama oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN. Dengan sistem ini, validasi pembayaran BPHTB dan pencocokan data wajib pajak dapat dilakukan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.
Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima tahun, dengan agenda rekonsiliasi data manual minimal sekali setiap bulan. Pemerintah berharap, sinergi ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta tata kelola agraria yang berlandaskan kepastian hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
