BITUNG – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan warga keturunan Filipina di Indonesia melalui serangkaian kebijakan strategis yang diluncurkan secara terpadu di Pantai Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting penegasan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan bermartabat, serta solusi permanen atas persoalan Persons of Filipino Descents (PFDs). Kegiatan diawali dengan peresmian Desk Koordinasi Penanganan Warga Keturunan Filipina (PFDs) di Indonesia.
Desk Koordinasi ini dibentuk sebagai pusat kendali kebijakan lintas kementerian dan lembaga dalam menangani persoalan PFDs secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Pembentukan Desk Koordinasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta melibatkan 21 kementerian dan lembaga pusat, pemerintah daerah, dan otoritas Pemerintah Filipina. Dalam susunan Keanggotaan Desk Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descents (PFDs) di Indonesia, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut menjadi Wakil Ketua dalam satuan tugas Penanganan PFDs di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Gede Surya Mataram, menyampaikan bahwa pembentukan Desk Koordinasi ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang bersifat final dan permanen bagi penyelesaian permasalahan warga keturunan Filipina, khususnya di Sulawesi Utara.
“Desk Koordinasi ini menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk memastikan seluruh proses penyelesaian berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia,” tegas Surya Mataram.
