Nasional – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah sedang mendiskusikan kemungkinan pengembalian proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Ya di internal kita ada rapat, kita hitung plus minusnya ” kata Tito di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Tito menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Presiden Prabowo Subianto tentang mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa anggaran politik yang sangat besar dan risiko terjadinya konflik horizontal merupakan masalah serius bagi negara dan para calon pemimpin.
“Artinya, pak presiden karena biaya yang mahal, potensi konflik yang tinggi, bayangkan sampai bermiliar-miliar, kandidatnya belum lagi yang PSU-PSU-PSU, diulang-ulang terus, seperti sekarang di Papua. Ada yang kemampuan fiskalnya defisit, seperti di Kabupaten Bangka, di PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih,” ungkap Tito.
Dirinya juga menyatakan bahwa kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh sistem pemilihan yang berlaku saat ini belum tentu terjamin..
