Nasional – Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp73,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Hingga 7 Juli 2025, realisasi penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan perkembangan fisik sebesar 33,85% dan keuangan sebesar Rp21,55 triliun, atau 29,21%.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 telah direncanakan dengan seksama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Fokus utama program terletak pada pemeliharaan jalan nasional, pembangunan jalan nasional, penyediaan air bersih, sistem sanitasi, dan irigasi untuk ketahanan pangan.
“Kami optimis Desember 2025 realisasi penyerapan anggaran akan tercapai 93% untuk keuangan dan lebih dari 90% untuk fisik,” kata Menteri Dody saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 hingga Juli 2025 di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dengan total anggaran efektif sebesar Rp73,76 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu 36,83% atau Rp28,77 triliun, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik nasional melalui pembangunan jalan baru sepanjang 78 km dan pemeliharaan 575 km jalan yang ada.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima anggaran sebesar Rp27,09 triliun, yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana hidrometeorologi, dan penyediaan layanan irigasi, termasuk pembangunan jaringan irigasi baru seluas 13.000 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada seluas 203.000 hektare.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya dialokasikan dana sebesar Rp11,18 triliun untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan pengembangan permukiman, dengan realisasi berupa pembangunan/peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.251 liter/detik dan perluasan jangkauan SPAM hingga 3.758 Sambungan Rumah (SR).
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi anggaran Rp5,02 triliun, terutama untuk mendukung program Sekolah Rakyat, renovasi madrasah, dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya, seperti pembangunan 10 pasar dan renovasi 14 Perguruan Tinggi.Sebanyak 88% dari anggaran 2025 akan digunakan untuk belanja modal, yang berarti 8 dari setiap 10 rupiah anggaran Kementerian PUPR akan secara langsung diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur fisik.
Hal ini penting karena belanja modal tidak hanya menghasilkan aset, tetapi juga memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
Menteri Dody juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR saat ini sedang mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp10,2 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp83,96 triliun.
Penambahan ini terutama ditujukan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berkomitmen dan melaksanakan tugas tambahan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu melalui Instruksi Presiden (Inpres) Sekolah Rakyat dan Inpres Irigasi.
