“Peristiwa berulang tersebut menjadi peringatan terhadap lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional. Maka insiden KM Barcelona V harus menjadi momentum evaluasi total keselamatan transportasi laut,” tutur Ketua DPR RI itu.
Puan meminta Pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, untuk melaksanakan pemeriksaan keselamatan secara komprehensif dan mencari tahu akar persoalan terbakarnya KM Barcelona V.
“Harus bisa diketahui mengapa sistem deteksi dini gagal? Ke depan pengawasan oleh otoritas pelabuhan juga harus lebih diperketat,” imbau Puan.
Selain itu, mantan koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat tersebut menekankan bahwa keamanan dalam penggunaan transportasi umum merupakan hak fundamental setiap penduduk negara.
Puan juga menekankan perlunya Pemerintah untuk menjamin masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada transportasi laut termasuk penduduk di daerah kepulauan dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mendapatkan fasilitas yang paling memadai.
“DPR melalui komisi terkait akan mengawal dan mengawasi audit nasional terhadap seluruh kapal penumpang komersial yang saat ini beroperasi,” sebutnya.
Puan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi terkait insiden kapal KM Barcelona V, serta perlunya tindakan nyata untuk memperbaiki sistem transportasi laut.
“Kita tidak boleh membiarkan laut Indonesia menjadi ladang tragedi berulang. Kapal penumpang bukan sekadar alat transportasi, tapi menjadi ruang hidup ribuan orang setiap harinya. Dan ruang hidup itu harus dijamin aman oleh negara,” pungkas Puan.
