“Keselarasan ini penting agar pembangunan di Boltim dapat berjalan sinergis dengan arah kebijakan nasional dan provinsi,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menyatakan kesungguhannya untuk menyelaraskan semua program dan tujuan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi, serta kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, seiring dengan penyampaian materi evaluasi ini.
Saat ini, penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk periode 2025–2029 masih menunggu keputusan Gubernur Sulawesi Utara mengenai hasil evaluasi Ranperda tersebut.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPD), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Bolaang Mongondow Timur.
