Boltim – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, dan Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, bertemu dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian sengketa batas daerah, terutama masalah koordinat wilayah Danau Mooat.
Pertemuan ini menindaklanjuti masalah teknis yang timbul karena perbedaan koordinat yang tertera dalam Permendagri Nomor 131 Tahun 2018 mengenai batas wilayah antara kedua kabupaten.
Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi perencanaan tata ruang, termasuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kedua bupati menunjukkan tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah perbatasan melalui musyawarah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, demi memastikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang baik di wilayah perbatasan.
Kepala Biro Hukum Kemendagri, Raden Gani Muhamad, menyambut baik niat baik kedua bupati dan menyatakan bahwa kementerian siap membantu penyelesaian sengketa batas daerah secara objektif dan sesuai aturan.
