Ia menambahkan bahwa RPJMD adalah amanat peraturan daerah yang harus disahkan selambat-lambatnya enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
Keterlambatan dalam pembuatannya dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu penundaan pembayaran hak-hak keuangan penyelenggara pemerintahan daerah selama tiga bulan.
Bupati Iskandar Tekankan Kualitas Saat Tinjau Progres Pembangunan Rumah Bantuan di Motandoi
Bupati Iskandar Paparkan Progres Koperasi 81 Desa di Wilayah Bolsel Dalam Acara Musda Dekopinda
Bupati Iskandar Buka Kegiatan ProASN Pemkab Bolsel di UPT BKN Gorontalo
Tinjau Progres Dua Proyek Unggulan Daerah, Iskandar Ingatkan Untuk Menjaga Mutu Pekerjaan
