Kesepakatan bersama tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain:
• Pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu.
• Pengembangan desa binaan dan desa sadar hukum.
• Penyediaan pos bantuan hukum di desa.
• Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
• Peningkatan pemahaman dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
• Pengembangan potensi indikasi geografis.
• Perlindungan ekspresi budaya tradisional.
Rapat Kerja DPRD Boltim
Sehari sebelum penandatanganan, Selasa (3/2/2026), DPRD Boltim melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemerintah Daerah telah menggelar rapat kerja. Agenda tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Propemperda, di antaranya:
• Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD.
• Ranperda Penyertaan Modal untuk BUMD.
• Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Harapan ke Depan
Menutup sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu membangun citra positif bagi kedua institusi dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan semangat kolaborasi. “Tujuan akhirnya adalah manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
