BOLTIM– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya untuk memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Oskar Manoppo, S.E.,M.M., dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim yang digelar Jumat (14/8/2026) malam, terkait kesepakatan atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dalam sambutannya, Oskar menekankan bahwa dokumen KUA dan PPAS bukan sekadar rangkaian angka dalam perencanaan keuangan daerah, melainkan representasi dari kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran.
Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus membawa manfaat nyata bagi warga, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi sebagai landasan utama.
Bupati juga menyoroti dinamika yang muncul selama proses pembahasan bersama DPRD. Ia menyebut perbedaan pandangan dan argumentasi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.Justru melalui diskusi yang mendalam, kebijakan anggaran dapat dirumuskan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Boltim.
Lebih lanjut, Oskar menegaskan bahwa arah kebijakan perubahan APBD 2026 tetap memprioritaskan sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Fokus utama diarahkan pada pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur publik. ektor-sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehari-hari.
Rapat paripurna yang dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., jajaran OPD, serta para camat, menghasilkan kesepakatan penting yang menjadi tahapan krusial dalam proses perubahan APBD.
Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan program pembangunan Boltim dapat berjalan sesuai prioritas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
