81 Desa Di Boltim Siap Gelar Pilsang, Hendra Dj Damopolii : Pemda Siapkan Formulasi Regulasi Payung Hukum

BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tengah memasuki fase penting dalam penataan pemerintahan desa. Saat ini, Pemkab Boltim sedang menyelesaikan regulasi yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Sangadi (Kepala Desa) Serentak di 81 desa pada tahun 2026.

Tenaga Ahli Bupati Boltim, Hendra Dj Damopolii, SE, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah merampungkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan. Kedua regulasi tersebut kini menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

“Tahapan harmonisasi sangat penting untuk memastikan seluruh materi dalam rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi pemerintahan desa. Salah satunya terkait periodesasi masa jabatan Sangadi yang berubah dari enam tahun menjadi delapan tahun,” ujar Hendra.

Setelah harmonisasi selesai, Pemkab Boltim akan melanjutkan ke tahap pengesahan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan pelaksanaan pemilihan. Di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membentuk panitia pemilihan, sementara di tingkat kabupaten telah dibentuk Tim Transformasi Desa yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah.

Hendra menambahkan, kebijakan transformasi desa ini diawali dengan revitalisasi kelembagaan BPD yang baru saja dikukuhkan secara serentak oleh Bupati. Langkah tersebut menjadi fondasi sebelum memasuki persiapan teknis pemilihan Sangadi.

Persiapan mencakup pembentukan panitia yang kompeten, penetapan jadwal yang ketat, hingga pelaksanaan pemungutan suara yang diharapkan berjalan tertib dan transparan. Dengan regulasi yang disiapkan sejak dini, Pemkab Boltim menargetkan penyelenggaraan Pilsang Serentak 2026 berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

“Tujuan utama dari seluruh proses ini adalah menghadirkan pemimpin desa yang memiliki legitimasi kuat dan kepercayaan penuh dari masyarakat,” tutup Hendra Dj Damopolii.