BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus mematangkan strategi lintas sektor guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Langkah ini dipertegas melalui pertemuan audiensi antara jajaran Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Utara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung formal di Ruang Kerja Bupati, Lantai III Kantor Bupati Bolmong, pada Rabu (24/6/2026).
Rombongan dari Kementerian PU dipimpin langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Strategis, Yobelino O.E. Legi, S.T., yang didampingi oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) terkait. Agenda utama kunjungan ini berfokus pada koordinasi dan sinkronisasi program pengetasan kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran.
Pendekatan Komprehensif Lintas Dinas
Untuk memastikan intervensi berjalan maksimal dan terintegrasi, Bupati Yusra Alhabsyi turut didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah teknis, di antaranya:
• Dinas Sosial
• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan komitmen serius Pemkab Bolmong dalam merumuskan solusi jangka panjang yang menyentuh berbagai aspek fundamental masyarakat.
Fokus Intervensi: Jaminan Sosial hingga Infrastruktur Dasar
Program kolaboratif yang digodok dalam pertemuan ini mencakup tiga pilar utama intervensi yang diselaraskan dengan agenda nasional Kementerian PU:
1. Pemenuhan Jaminan Sosial: Memastikan masyarakat rentan mendapatkan jaring pengaman sosial yang memadai.
2. Hunian Layak: Peningkatan kualitas rumah tinggal bagi keluarga kurang mampu.
3. Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih: Penyediaan fasilitas saniter dan akses air bersih yang higienis guna mendukung kesehatan lingkungan.
“Kolaborasi ini merupakan langkah nyata untuk memastikan masyarakat Bolmong mendapatkan akses terhadap hunian layak dan layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup,” ujar Bupati Yusra Alhabsyi di sela-sela diskusi.
Ia juga menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama agar seluruh program penanganan kemiskinan di lapangan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat.
