Sulut – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Ny. Rosita Manoppo Pobela, dan Wakil Bupati Argo Suamiku, turut serta dalam pertemuan koordinasi penurunan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, di Hotel Aryaduta Manado pada Rabu, 16/7/2025.
Pertemuan ini merupakan wujud kolaborasi berbagai sektor dalam rangka menekan prevalensi stunting di Sulawesi Utara, terutama dalam rangka mencapai target nasional penurunan stunting yang ditetapkan pada tahun 2025.
Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menekankan perlunya kerja sama yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, serta semua pihak terkait untuk mempercepat dan memastikan penurunan stunting yang berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
“Saya yakin dan percaya, dengan komitmen kuat, kerja bersama, dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Sulawesi Utara, kita mampu menurunkan angka stunting secara signifikan dan mewujudkan generasi masa depan yang sehat, unggul, dan berdaya saing,” ujar Wagub.
Dalam kesempatan itu, Bupati Boltim menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya. Ia menguraikan bahwa Pemkab Boltim telah menjalankan beragam program intervensi khusus dan umum yang melibatkan berbagai sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Tim Penggerak PKK.
“Penanganan stunting adalah prioritas utama daerah. Kita terus mendorong kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan TP PKK dalam upaya penanganan stunting. Ini adalah tugas bersama yang harus dilaksanakan secara terpadu,” kata Bupati.
Usai acara pembukaan, Bupati Oskar Manoppo menandatangani perjanjian kerja sama terkait percepatan penanggulangan kekurangan gizi (stunting) pada tahun 2025.
Acara ini juga dihadiri oleh para kepala daerah, ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) seluruh Sulawesi Utara, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dari berbagai kabupaten dan kota.
